 |
| Asal Usul Penyebab Masyarakat Pati Akan Demo Besar-besaran Di Depan Kantor Bupati Pati |
Pati, Jawa Tengah – Kabupaten Pati dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan nasional akibat memanasnya hubungan antara masyarakat dan Bupati Sudewo. Ribuan warga turun ke jalan, membentuk aliansi, hingga mempersiapkan aksi unjuk rasa akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Penyebabnya adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan, ditambah respons Bupati yang dianggap arogan. Meski kebijakan tersebut akhirnya dicabut dan permintaan maaf disampaikan, gejolak di lapangan belum mereda.
Gelombang Ketidakpuasan Masyakarat di Pati
Situasi sosial politik di Kabupaten Pati memanas sejak awal Agustus 2025. Berawal dari kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen, warga dari berbagai lapisan masyarakat mulai menunjukkan penolakan. Tidak hanya di media sosial, penolakan tersebut juga diwujudkan dalam bentuk aksi nyata seperti pemasangan spanduk, penggalangan tanda tangan, hingga pembentukan posko-posko donasi untuk mendukung aksi demonstrasi.
Gelombang protes ini berkembang cepat karena banyak pihak menilai kebijakan itu diambil secara sepihak, tanpa sosialisasi memadai, dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga. Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha kecil menilai langkah tersebut berpotensi menekan daya beli dan memperburuk kesejahteraan rakyat.
Suhu politik memuncak ketika Bupati Sudewo menyampaikan pernyataan yang memicu kemarahan publik. Alih-alih menenangkan situasi, ia menantang warga untuk membawa 50.000 orang turun ke jalan. Pernyataan itu viral dan memantik solidaritas yang lebih luas, membuat aksi protes menjadi agenda besar yang terkoordinasi.
Kebijakan Kenaikan PBB-P2 yang Kontroversial
PBB-P2 adalah pajak yang dibebankan kepada pemilik tanah dan bangunan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah Kabupaten Pati beralasan bahwa tarif PBB-P2 tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir. Menurut Sudewo, penyesuaian hingga 250 persen diperlukan agar pendapatan daerah meningkat dan pembangunan bisa berjalan lebih optimal.
Namun, alasan ini tidak sepenuhnya diterima warga. Bagi petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM, kenaikan sebesar itu sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Kenaikan pajak dalam skala besar sekaligus dianggap sebagai beban tambahan yang tidak proporsional.
Kritik utama masyarakat bukan hanya pada besarnya kenaikan, melainkan pada cara kebijakan itu diberlakukan. Banyak warga mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi atau penjelasan rinci sebelumnya. Mereka baru mengetahui besaran kenaikan pajak saat menerima tagihan, yang jumlahnya melonjak tajam.
Kronologi Memanasnya Konflik Masyarakat Pati Dengan Bupatinya
1. Pengumuman Kenaikan Pajak
Awal Agustus 2025, Pemkab Pati mengumumkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Informasi ini cepat menyebar di media sosial dan menimbulkan kegaduhan. Warga mulai membandingkan nominal pajak tahun sebelumnya dengan tahun ini, yang selisihnya sangat mencolok.
2. Respon Negatif Warga
Berbagai kelompok masyarakat mulai menyuarakan protes. Spanduk penolakan muncul di sejumlah titik strategis. Diskusi-diskusi di media sosial memanas, dengan banyak warga mempertanyakan urgensi kenaikan sebesar itu.
3. Pernyataan Tantangan dari Bupati
Dalam sebuah forum, Bupati Sudewo menanggapi kritik dengan menyatakan: “Silakan bawa saja 50.000 orang untuk turun ke jalan, saya tidak akan gentar.” Pernyataan ini direkam dan beredar luas, memicu gelombang kemarahan publik. Banyak yang menilai pernyataan tersebut arogan dan tidak menghormati aspirasi rakyat.
4. Pembentukan Aliansi dan Posko Donasi
Menanggapi tantangan itu, warga membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mengkoordinasikan aksi unjuk rasa besar-besaran. Posko donasi didirikan di Alun-alun Pati untuk mengumpulkan logistik dan dukungan finansial.
5. Penyitaan Logistik oleh Satpol PP
Pada 5 Agustus 2025, aparat Satpol PP menertibkan posko donasi dan menyita barang-barang yang ada di sana. Tindakan ini memicu bentrok kecil antara aparat dan warga. Massa sempat mengejar truk yang membawa barang sitaan, hingga akhirnya sebagian logistik dikembalikan.
6. Rencana Demo Akbar
Aliansi menetapkan 13 Agustus 2025 sebagai hari aksi besar. Target massa yang dikumpulkan adalah puluhan ribu orang dari berbagai desa di Kabupaten Pati dan sekitarnya.
Pernyataan Bupati Pati Yang Kontroversi
Setelah melihat eskalasi situasi, Bupati Sudewo akhirnya mengambil langkah mundur. Pada 7 Agustus 2025, ia mengumumkan pencabutan kenaikan PBB-P2 dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui pernyataannya sebelumnya kurang tepat dan bisa menyinggung perasaan warga.
Namun, permintaan maaf ini tidak serta merta menghentikan rencana aksi. Banyak warga menilai persoalan ini bukan hanya tentang kenaikan pajak, tetapi juga soal sikap pemimpin terhadap rakyatnya. Sebagian tokoh masyarakat bahkan menuntut agar Bupati mundur dari jabatannya.
Mengapa Gejolak Di Pati Sulit Reda?
Walaupun kebijakan telah dicabut, gejolak masih terasa karena beberapa faktor:
-
Luka Sosial dan Psikologis
Pernyataan menantang warga dianggap sebagai bentuk meremehkan aspirasi rakyat. Hal ini menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan masyarakat. -
Masalah Kepercayaan
Warga merasa pemerintah daerah tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. -
Mobilisasi Solidaritas
Gerakan ini sudah telanjur menjadi simbol perlawanan, sehingga menarik simpati dari berbagai kelompok di luar Pati. -
Akar Masalah Ekonomi
Kenaikan pajak hanyalah pemicu; di balik itu ada persoalan ekonomi yang membuat warga semakin sensitif terhadap kebijakan yang berpotensi menambah beban.
Kasus ini berpotensi menjadi isu politik besar di Jawa Tengah, bahkan nasional. Bagi Sudewo, kejadian ini menjadi ujian kepemimpinan yang sangat berat di awal masa jabatannya. Jika ia tidak berhasil memulihkan kepercayaan publik, posisinya bisa terancam dalam evaluasi politik daerah.
Secara sosial, peristiwa ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin berani menyuarakan aspirasi, terutama ketika merasa kebijakan pemerintah tidak adil. Solidaritas yang terbentuk di Pati bisa menjadi inspirasi gerakan serupa di daerah lain.
Kasus Pati memberikan pelajaran penting bahwa komunikasi publik yang buruk dapat memperburuk situasi, bahkan ketika kebijakan tersebut memiliki niat baik. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi, dilakukan tanpa sosialisasi memadai, dan diperkuat dengan pernyataan yang memancing emosi, dapat memicu gelombang protes besar.
Meski Bupati Sudewo sudah mencabut kebijakan dan meminta maaf, pemulihan hubungan antara pemerintah daerah dan rakyatnya membutuhkan waktu. Dialog terbuka, transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi kunci untuk meredakan tensi dan membangun kembali kepercayaan.
Dengan demo besar yang tetap direncanakan pada 13 Agustus 2025, semua pihak kini menunggu bagaimana jalannya aksi tersebut, dan apakah langkah-langkah damai bisa ditempuh untuk menghindari kericuhan lebih lanjut.
Rate This Article
Thanks for reading: Ternyata Ini Penyebab Masyarakat Pati Akan Demo Bupatinya Besar-Besaran, Sorry, my English is bad:)